14 RUMAH SAKIT GUNAKAN VAKSIN PALSU

ME N T E R I K e s e h a t a n Nila Djuwita F. Moeloek m e l a n s i r identitas 14 rumah sakit yang diduga menggunakan vaksin palsu. ”Pengungkapan 14 fasilitas dan layanan kesehatan ini sudah disepakati dengan Bareskrim Polri,” kata Nila dalam rapat kerja dengan Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis pekan lalu.

Nila juga membuka identitas delapan klinik dan bidan pengguna vaksin dari jaringan pemalsu dalam rapat yang dihadiri Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto itu. Menteri berjanji menjatuhkan sanksi, dari teguran sampai pencabutan izin, bagi rumah sakit dan klinik tersebut. Kamis malam pekan lalu, Tempo mendatangi sejumlah rumah sakit di Bekasi yang disebut Nila. Antara lain, Rumah Sakit Permata, Rumah Sakit Puspa Husada, Rumah Sakit Multazam, dan Rumah Sakit Elisabeth.

Namun manajemen rumah sakit tak bersedia berkomentar. Sedangkan menurut Direktur Rumah Sakit Harapan Bunda, Jakarta Timur, Fina, peredaran vaksin palsu di rumah sakit itu ulah oknum. Peredaran vaksin oplosan terungkap setelah tim Bareskrim menemukan jejak jaringan pemalsu vaksin yang sudah belasan tahun beroperasi pada Juni lalu. Polisi mengendus empat komplotan pembuat dan pengedar vaksin palsu. Salah satunya CV Azka Medika. Bareskrim sudah menetapkan 20 tersangka.

Dua di antaranya dokter dan satu bidan. ”Akan terus kami kembangkan kasus ini,” ujar Ari Dono. AKTIVIS PAPUA DITUDUH MAKAR KEPOLISIAN Resor Timika menangkap 69 aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan menuduh mereka melakukan tindak pidana makar. Polisi menciduk puluhan aktivis itu ketika menggelar demonstrasi pukul 17.00, Selasa pekan lalu, di Timika, Papua.

Kepala Bagian Penerangan Umum Kepolisian RI Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan anggota KNPB ditangkap lantaran diduga berupaya memisahkan diri dari Negara Kesatuan RI. Mereka diduga menggalang dukungan bagi Gerakan Pembebasan Papua atau United Liberation Movement for West Papua. ”Sebagai negara hukum dan negara yang berdaulat, kami perlu menegakkan hukum,” kata Martinus. Belakangan, polisi membebaskan 67 anggota KNPB. Polisi hanya menahan Wakil Ketua KNPB Yanto Awerkion dan sekretarisnya, Sem Ukago.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *