MK Tolak Sengketa Pilkada Serentak

JAKARTA — Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan sengketa hasil pemilihan kepala daerah serentak 2018 dengan pelbagai alasan dalam dua tahap sidang dismissal. Hakim konstitusi menilai, beberapa gugatan tak dapat diterima karena tak memenuhi syarat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Pilkada. “Soal apa yang membuat perkara itu tidak dilanjutkan, itu bergantung pada masing-masing perkara,” ujar juru bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono, kemarin. Mahkamah Konstitusi akhirnya menggelar sidang dismissalterhadap 58 gugatan sengketa hasil pilkada serentak 2018. Sidang tersebut berisi putusan hakim konstitusi terhadap setiap gugatan tentang kelayakan untuk dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara atau tidak. Putusan dismissal tersebut dibacakan dalam dua tahap, yaitu 34 perkara pada Kamis dan 24 perkara pada Jumat lalu. Dari seluruh gugatan tersebut, satu gugatan ditarik kembali oleh pemohon, yaitu sengketa pilkada Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, yang diajukan oleh pasangan Jonas Cornelius Lun dan Adolfina Elizabeth Koamesakh. Dua gugatan, yaitu Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara; dan Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, dinyatakan gugur karena pemohon tak pernah hadir dalam sidang panel.

Tiga gugatan juga dinyatakan salah obyek, yakni Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan; Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara; dan Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. “Pemohon justru mengajukan permohonan terhadap berita acara rekapitulasi perolehan suara di tingkat kabupaten atau kota,” kata hakim konstitusi, Arief Hidayat. “Seharusnya yang diajukan surat keputusan rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum.” Sedangkan perkara lain dinyatakan tak dapat diterima dengan alasan tak memenuhi Pasal 157 ayat 5 UU Pilkada serta Pasal 1 angka 29, Pasal 5 ayat 1 dan ayat 4 PMK 5 Tahun 2017, yaitu batas tenggang waktu pengajuan permohonan paling lambat tiga hari kerja sejak pengumuman rekapitulasi suara KPU. Selain itu, tak memenuhi Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5 Tahun 2017 tentang syarat ambang batas selisih perolehan suara. Beberapa KPU daerah pun langsung merespons putusan Mahkamah Konstitusi.

Anggota KPU Sulawesi Tenggara, Iwan Rompo, mengatakan lembaganya akan segera menetapkan jadwal pleno penetapan pemenang pilkada Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu pasangan Ali MaziLukman Abunawas. Menurut dia, pelantikan terhadap pasangan yang memperoleh suara hingga 43,68 persen tersebut akan dilakukan pada 12 Agustus mendatang. “Setelah pleno, selanjutnya hasilnya akan serahkan kepada dewan kemudian ke Presiden untuk mendapat surat keputusan presiden,” kata Iwan. Hal yang sama juga dilakukan KPU Bangkalan dan KPU Pamekasan, Jawa Timur. Ketua KPU Pamekasan Mohammad Hamzah langsung menggelar rapat pleno untuk menetapkan Badrut Tamam dan Rajae sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan terpilih

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *