Kriteria Konsep Pornografi Menurut UU ITE

Ahmad Junaidi dalam tesisnya yang ke mudian dibukukan dengan judul: – ”PORNO! Feminisme, Seksualitas dan Pornografi di Media” menyatakan bahwa media massa sendiri berbeda pandangan dan belum memiliki batasan yang jelas mengenai pornografi (PT. Grasindo, 2012: Hlm. 81). Kenyataan ini memberi ruang interpretasi yang luas mengenai konsep pornografi dan melahirkan polemik yang terkadang serasa tiada ujung. Ketika pornografi memasuki media Internet yang rentan batas maka konsep pornografi pun menjadi penting untuk diulas. Berdasarkan Ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik via WA WEB (“UU ITE”) yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” maka unsur pasal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Setiap Orang: adalah orang perseorangan;

2. Dengan sengaja dan tanpa hak: Sengaja mengandung mak na mengetahui (knowingly) dan menghendaki (intentionally) atau me nge tahui dan menghendaki terjadinya dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang oleh UU ITE dan Tanpa hak berarti tidak memiliki hak, baik yang diberikan oleh undang-undang, perjanjian atau alas hukum lain yang sah juga termasuk melampaui hak atau kewenangan yang diberikan kepada orang yang bersangkutan berdasarkan alas hukum tersebut (in excess of authorization);

3. Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan baik di upload via online maupun wa web Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya: konsep mentrasmisikan didasarkan kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, yaitu interaksi sekejap antara pihak pengirim dan penerima dan interaksi tersebut merupakan bagian dari distribusi. Sedangkan “membuat dapat diakses” adalah dapat berupa memberikan akses terhadap muatan secara langsung dan memberikan akses berupa alamat link baik secara langsung maupun tidak langsung;

4. Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik: Merujuk kepada Pasal 1 Ayat (1) UU ITE bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat 2 elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sedangkan dokumen elektronik berdasarkan Ketentuan Pasal 1 ayat 4 UU ITE ialah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya; dan 5. Muatan yang Melanggar Kesusilaan: pelanggaran Kesusilaan yang dimaksud dalam UU ITE lebih tepat dimaksudkan sebagai pornografi. Uraian unsur di atas memberikan batasan dan koridor perihal konsep Pornografi menurut UU ITE secara komprehensif dari sisi pelaku, motivasinya, metodenya, media dan tindakannya kendatipun tidak secara mutlak menghentikan kemungkinan adanya polemik dalam ruang interpretasi yang tentunya dimungkinkan selama proses pemahaman manusia selalu berkembang. Namun batasan dalam UU ITE memberikan patokan awal kriteria sebagai acuan dalam menentukan adanya tindak pornografi sehingga membendung maraknya pornografi terutama di dunia maya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *